Sumut, PWK- Akhir-akhir ini santer beredar isu-isu miring di Bawaslu tingkat Kabupaten, diantaranya Medan, Langkat, Binjai, Karo, dan Deli Serdang.
Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) Sumut melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bawaslu Sumut, Jl. Adam Malik, Medan, Kamis (3/11/2022) siang.
Pada aksi itu, Ketua DPW LPPI Sumut, Muhammad Roni Al-Hadi, menyampaikan orasinya. Ia meminta Bawaslu Sumut lebih tanggap terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat terkait kinerja Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota Se-Sumut.
Roni juga menyampaikan dalam orasinya terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah di Bawaslu Karo. Dimana belanja hibah itu diduga dikorupsi.
Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, adapun nominal belanja hibah itu sekitar Rp 13 miliar.
Beberapa sumber juga menyebutkan, bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo telah mengantongi nama-nama yang akan menjadi tersangka.
Selain itu, DPW LPPI Sumut juga minta Bawaslu Sumut agar mendalami dugaan ketidak transparan terhadap hasil ujian CAT Panwaslu Kecamatan serta adanya dugaan pencaloan di Bawaslu Medan, Langkat, dan Binjai.
Lanjutnya, LPPI meminta Bawaslu Sumut dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melibatkan kaum pemuda dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, serta mendorong Bawaslu Sumut supaya lebih tanggap terhadap isu-isu pelanggaran yang menjadi konsumsi publik saat ini.
"Tidak ada keterlibatan rakyat secara aktif, melainkan sederet angka yang disebut sebagai pemilih. Sehingga mereka menakutkan ajang ini kedepannya hanya ajang untuk mempertahankan atau memindahkan kekuasaan diantara para penindas," ujar Ketua DPW LPPI Sumut , M Roni Al Hadi S.Kom, Kamis (03/11/2022).
"Kami juga meminta Bawaslu Sumut agar mengintruksikan Bawaslu Deli Serdang supaya melibatkan kaum pemuda dalam pengawasan pelaksanaan pemilu 2024, serta lebih tanggap terhadap masukan dari masyarakat," ujarnya lagi.
Menimpali apa yang disampaikan Roni, Naek Limbong, selaku sekjen DPW LPPI Sumut, menambahkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu yang sempat menimbulkan isu tidak enak perlu diperbaiki.
"Sebagai pengawas, Bawaslu harus memiliki integritas dan kepercayaan publik. Sebab, Bawaslu memiliki peran dalam menciptakan hasil pemilu yang dapat dipercaya masyarakat," tutur Naek Limbong.
"Sebagai kelompok pemuda dan bagian dari masyarakat, kami perlu dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. Jika Bawaslu menjalin mitra yang baik dengan masyarakat, tentu dapat menciptakan hasil pemilu yang baik," tutur Limbong lagi.
Usai menyampaikan aspirasinya, jajaran pengurus DPW LPPI Sumut diterima masuk ke dalam Kantor Bawaslu Sumut oleh Kepala Bagian (Kabag) Administrasi bernama Rudy.
Pada kesempatan itu, Rudi menerangkan bahwa para komisioner Bawaslu Sumut sedang tidak ada di tempat. Ditambahkannya, Ketua Bawaslu Sumut sedang berada di Jakarta.
Soal dugaan korupsi belanja hibah di Bawaslu Karo, Rudi mengatakan hal itu belum masuk ke Bawaslu Sumut.
"Jadi, kita belum menerima surat dari Bawaslu Karo maupun Kejari Karo. Belum ada keputusan secara hukum, sehingga Bawaslu Sumut belum bisa membuat keputusan," ucapnya.
Di hadapan Kabag Administrasi Bawaslu Sumut, Roni selaku Ketua DPW LPPI Sumut kemudian meminta agar LPPI dapat bertemu langsung dengan Ketua Bawaslu Sumut.
Menjawab Roni, Kabag Administrasi Bawaslu Sumut Rudy mengatakan, agar LPPI melayangkan surat audiensi dengan Ketua Bawaslu Sumut.
Hal itu pun disanggupi DPW LPPI Sumut, Naek Limbong selaku Sekretaris DPW LPPI Sumut mengiyakan akan mengirimkan surat ke Bawaslu Sumut.
"Baik, jika memang harus begitu, kami akan mengirimkan surat besok ke Bawaslu Sumut. Tentunya kami berharap mendapat perhatian serius dari Bawaslu Sumut," ucap Limbong lagi.
Menimpali Naek Limbong, Roni selaku Ketua LPPI Sumut berharap agar surat yang akan dikirimkan ke Bawaslu Sumut dapat segera ditanggapi nantinya.
"Jangan lama-lama menanggapinya bang. Supaya komunikasi kita pun lebih terjalin," harap Roni.
Didampingi Naek Limbong S. Kom selaku Sekretaris DPW LPPI Sumut dan Sastrawan Sembiring selaku Bendahara, Roni mengatakan, pihaknya akan tetap menunggu jawaban dari Ketua Bawaslu Sumut terkait tuntutan mereka hari ini.
"Intinya, kami akan menunggu jawaban dari Ketua Bawaslu Sumut, jika nantinya surat sudah kami kirimkan," sebutnya.
Ditambahkannya lagi, jika aksi ini kedepannya masih diabaikan, ada kemungkinan pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.
"Jika tidak ada respon, kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar lagi," sebut Roni lagi.
Lebih kurang satu jam pertemuan itu, usai mendapatkan keterangan dari Kabag Administrasi Bawaslu Sumut, DPW LPPI Sumut membubarkan diri dengan teratur.
Muhammad Roni Al-Hadi, saat dimintai keterangan oleh wartawan, mengatakan akan terus mengkawal kinerja Bawaslu, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara.
"Kami telah sepakat akan tetap mengkawal isu ini, LPPI Sumut akan menindaklanjuti keterangan dari Kabag Administrasi Bawaslu Sumut," ungkapnya kepada wartawan saat itu.
Di tempat yang sama, Naek Limbong juga mengatakan hal yang sama kepada awak media.
Dirinya akan mengikuti SOP yang berlaku di Bawaslu Sumut sebagaimana diterangkan Kabag Administrasi Bawaslu Sumut dalam pertemuan tersebut.
"Sebagai warga negara yang baik, kami akan menindaklanjuti penjelasan dari Pak Rudi (Kabag Administrasi_red) tadi. Besok akan kita kirimkan surat ke Bawaslu Sumut," ungkap Limbong, saat dimintai keterangan.
Massa aksi yang berada di luar kantor juga berjalan dengan teratur, lancar dan aman. Beberapa personil Kepolisian juga tampak bertugas memberikan pengamanan yang humanis. (Red)
