Jakarta – PWK-Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar dialog roadmap pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 2024-2029.
Kegiatan tersebut mengundang calon presiden untuk Pemilu 2024 hadir memberikan pandangan terkait arah pembangunan untuk lima tahun ke depan.
Namun, dari tiga kandidat presiden yang diundang, hanya capres nomor urut 01 Anies Baswedan dan capres no urut 03 Ganjar Pranowo yang bereksempatan hadir.
Dalam pengamatannya, Ketua APINDO Provinsi Banten Yakub Ismail menilai dari kedua capres itum masing-masing memiliki pandangan yang berbeda terkait peta jalan pembangunan ekonomi ke depan.
"Untuk capres no urut 01 pak Anies lebih menjelaskan secara mendetail perihal tata pembangunan ekonomi lima tahun ke depan. Sedangkan, pak Ganjar cenderung mengelobarisanya dari sisi startejik dan birokratis," kata Yakub di Jakarta, Senin (11/12).
Kendati begitu, Yakub melihat masing-masing capres punya kelebihan dalam mengutarakan visi ekonomi mereka untuk Indonesia akan datang.
"Semuanya bagus. Tinggal bagaimana visi dan konsep-konsep turunan yang ada mampu dibreakdown, sehingga dapat diaktualisasikan dengan sempurnya," ujarnya.
Sebelumnya, Dewan Pakar APINDO Mari Elka Pangestu mengungkap bahwa pihaknya memiliki roadmap atau peta jalan yang telah disusun untuk tahun 2024-2029.
Roadmap ini diharapkan dapat menjadi masukan buat pemerintah, khususnya calon presiden ke depan dalam mendorong iklim dunia usaha yang kompetitif dan positif.
Ada pun dalam roadmap ini ada beberapa rekomendasi dari 5 prioritas yang difokuskan APINDO.
"Roadmap melibatkan demikian banyak pihak dan hasilkan 13 bab dengan rekomendasi yang sangat kongkrit dan spesifik. Tidak saya sampaikan semua, kami akan sampaikan singkat 5 prioritas dari roadmap APINDO," ujar Mari dalam Dialog Capres 2024 Bersama APINDO, Senin (11/12).
Peta jalan tersebut antara lain:
*1 Terkait kepastian hukum serta perbaikan kelembagaan dan koordinasi*
Rekomendasi
- Membuat konsultasi sistematik di setiap tahap, ternasuk jeda waktu pemberlakuan.
- Penyempurnaan di setiap tahap dengan rekomendasi kongkrit, peningkatakan penerimaan negara bertahap melalui perbaikan administrasi, dan ekstensikasi berbasis keadilan
- Evaluasi beban penerapan regulasi yang berbeda antara perusahaan besar UMKM
- Peningkatan koordinasi
*2 Kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung lompatan produktivitas*
Rekomendasi
- Konsistensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan implementasinya
- Strategi yang jelas peningkatan SDM dan Teknologi
- Kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung UMKM, inklusivitas, penyusunan strategi ekonomi digital nasional
*3 Optimalisasi kebijakan industri, perdagangan, investasi dan persaingan sehat*
Rekomendasi
- Kebijakan strategi industrialisasi dalam menciptakan daya saing dalam dan luar negeri
- Perolehan fasilitas/preferensi: kriteria jelas, batas waktu dan kinerja
- Restriksi perdagangan & investasi: kriteria, evaluasi dampak kepada sektor lain termasuk UMKM
*4 Adopsi ESG oleh bisnis dan mengembangkan industri hijau*
Rekomendasi
- Informasi, edukasi dan peningkatan kapasitas: kolaborasi pemerintah dengan dunia uasaha
- Fasilitas untuk memenuhi ESG, termasuk UMKM
- Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan: utama investasi, bisnis dan pendanaan
*5 Keberadaan infrastruktur, transisi energi, dan tersedianya sarana prasarana digital*
Rekomendasi
- Pembangunan/investasi infrastruktur dan sistem terintegrasi
- Kejelasan mengenai program transisi energi
- Akses dan kecepatan infrastruktur digital
- Keperluan SDM yang mendukung.(Red)
